Kasus Korupsi Lampung Utara

Kotabumi- Jika kita berbicara tentang korupsi di indonesia ini masih banyak sekali para pegai yang melakukan korupsi, bagaimana negara kita ini maju jika para pegawai saja masih banyak yang korupsi.
terutama didaerah yang terlalu jauh dari perkotaan, dan daerah ini jarang sekali terjangkau.
Walaupun diperkotaan namun para pegai masih banyak sekali yang korupsi, mereka tidak memikirkan bagaimana masyarakat kalangan bawah yang mereka telah ambil uang mereka.
Bagaimana Indonesia ini bisa menjadi negara yang bebas korupsi jika para orang-orang yang diatas kami masih banyak dan sering mengambil hak para masyarakat kalangan bawah yang tidak mengetahui apa-apa.
Para koruptor tersebut pasti sangat senang jika para warganya tidak ada yang melaporkannya, apalagi didaerah yang jauh dari jangkauan kota mungkin bisa jadi para warga disana takut untuk melaporkan permasalah korupsi yang berada didaerahnya tersebut.
Banyak segali para warga yang dibodohi oleh para koruptor, terutama para orang tua yang telah lanjut usia, mereka tidak mengetahui sama sekali jika mereka dibohongi, dan dimanfaatkan.
Bagi para warga yang jauh dari jangkauan kota sebaiknya kalian tidak perlu kawatir dan untuk melaporkan para pegawai yang telah melakukan korupsi, pelaku korupsi itu harus segera dibasmi atau dimusnahkan utuk indoneia, tertama daerah-daerah yang jauh dari jangkauan kota.
Jika para warga takut untuk melaporkan maka bagaimana mungkin Indonesia ini bisa terbebas dari kasus-kasus korusi tersebut.
Seharusnya bagi para warga yang jauh dari kota kita harus tetap melaporkan seperti para warga Lampung Utara dibawah ini, mereka berani melaporkan para pegai tentang BPJS dan honor pegawai.

    Korupsi di Lampung Utara, Derektur Lembaga Bantuan Hukum Samsi Eka Putra telah mengaku, bahwa dia mewakili masyarakat Lampung Utara melaporkan beberapa dugaan korupsi didaerah Lampung Utara. Dugaan korupsi ini adalah mencakup anggaran dana BPJS kesehatan, honor pegawai didaerah Lmapung Utara, dan sertifikat para guru.
Jika diakumulasi dananya bisa mencapai sekitar Rp. 600 milyar, dan sejumlah bukti dugaan adanya korupsi tersebut sudah diserahkan kebidang pengaduan di KPK. Dia dan masyarakat Lampung Utara bisa segera menindak lanjuti permasalaha korupsi tersebut, dan Lampung Utara dapat terhindar lagi dari Koruptor.
    Masyarakat Lampung Utara juga menyiapkan berbagai macam bukti yang sudah dikemas, diantara bukti-bukti tersebut adalah BPJS yang mempunyai anggaran dana sebesar Rp 191 Milyar, kontrak perencanaan sebesar Rp 118 Milyar, itulah tadi permasalahan yang akan kami pertanyakan.
Lembaga anti rasuah telah menerima laporan dan akan merespon laporan yang telah kami berikan. Laporan kami akan diproses paling lambat 30 hari kerja, penyebab korupsi akan kami carai bersama-sama.   
       Pihak dari KPK akan menelaah setiap laporan yang telah masuk, dari situlah KPK akan menentukan layak atau tidaknya laporan tersebut kita tindak lanjuti.


        Yang kami harapkan dari masyarakat bawah seperti kami ini pemerintahan Indonesia dapat segera membasmikan segera para koruptor yang ada di indonesi ini.
Bagaimana masyarakat bawah yang seperti kami ini bisa merasakan hidup yang sedikit enak jika uang kami yang seharusnya diberikan gaji kekami namun uang itu malah habis dimakan oleh para atasan, bagai mana masyarakat kami bisa merasakan anggaran pemerintahan yang katanya gratis jika berobat seperti BPJS jika kami tetap mebayar mahal dirumah sakir tersebut, banyak sekali Rumah Sakit yang tidak menerima kartu BPJS dan mereka banyak sekali memiliki berbagai alasan untuk menolak karu BPJS yang kami miliki ini.